Dalam berbisnis, tak jarang sebuah perusahaan memerlukan suntikan dana tambahan guna kelancaran operasional bisnis. Ada beberapa kewajiban keuangan yang tak terhindarkan dan perlu ditindaklanjuti secepatnya. Sumber dana tersebut bisa melalui utang kepada investor atau bank. Jadi, salah satu alat yang digunakan dalam konteks ini adalah surat perjanjian hutang.
Walaupun dokumen ini terlihat seperti kewajiban formal, surat perjanjian hutang sebenarnya mencerminkan hubungan saling percaya dan membangun komitmen antara pemberi pinjaman dan peminjam. Lalu, apa saja jenis dan komponen dalam surat perjanjian hutang? Ketahui informasinya lebih lanjut dalam penjelasan berikut ini!
Pengertian Surat Perjanjian Hutang
Surat Perjanjian Hutang (SPH) merupakan dokumen yang mengandung persetujuan mengikat antara penerima dan pemberi pinjaman. Berkas resmi ini menjadi panduan dari kegiatan kredit antara kedua belah pihak. Surat perjanjian hutang merinci jenis pinjaman beserta besaran dan informasi lainnya. Secara umum, SPH memberikan proteksi sehingga tak terjadi hal-hal yang tak ingin terjadi dari kedua pihak.
Baik bisnis besar maupun kecil, semuanya membutuhkan modal, apalagi ketika ingin memperluas usahanya. Mungkin timbul pertanyaan mengapa seorang wirausaha memerlukan kredit. Pinjaman modal dibutuhkan sebuah perusahaan dalam rangka memperlancar jalannya bisnis, seperti:
- Menggaji karyawan tepat waktu
- Penyewaan gudang atau kantor
- Pembaruan pada arus kas ketika bisnis sedang cukup lesu
- Dana darurat bisnis
- Pembelian dan perawatan inventaris
- Membuka cabang baru
- Pembentukan dan pengolahan inovasi dalam bisnis
Surat perjanjian bersifat mengikat untuk peminjam dan kreditur. Dokumen ini legal dan memiliki nilai hukum, sehingga bagi pihak yang melanggar ketentuan, maka langkah tersebut akan ditindaklanjuti pula secara hukum. Keperluan dan tujuan secara spesifik berlaku sesuai dengan peminjam.
Baca Juga: Jenis, Fungsi, Manfaat, dan Cara Menghitung Modal Kerja
Tujuan Berlakunya Surat Perjanjian Hutang
Surat perjanjian menjamin pembayaran utang dilakukan dengan penuh kesepakatan. Beberapa fungsi atau tujuan dari surat resmi ini adalah sebagai berikut:
1. Pemberian Kepastian dan Klarifikasi
SPH berfungsi sebagai instrumen yang merinci secara jelas syarat dan ketentuan yang berlaku saat mengajukan pinjaman, seperti nominal kredit, tingkat bunga, periode pembayaran, dan elemen lainnya. Tujuannya adalah memberikan kejelasan dan kesepakatan yang setara bagi kedua belah pihak dalam transaksi keuangan tersebut.
2. Perlindungan Kepentingan
Dari detail pembagian hak dan kewajiban, SPH menjadi agen pemberi proteksi bagi pemberi pinjaman dan peminjam. Sehingga, kedua belah pihak merasa aman karena terhindar dari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran atas perjanjian.
3. Menciptakan Landasan Hukum
Surat perjanjian hutang mengandung persetujuan secara konkret yang berfungsi sebagai referensi ketika terjadi perselisihan yang mungkin timbul. Karena itu, SPH membentuk dasar hukum yang solid bagi transaksi pinjaman.
4. Fasilitas Penyelesaian Sengketa
Surat perjanjian hutang memudahkan proses penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksepakatan antara kedua belah pihak. Syarat yang telah disepakati secara tertulis memungkinkan resolusi yang efisien dan efektif, mengurangi potensi kerugian yang bisa saja terjadi.
5. Peningkatan Reputasi Keuangan
Patuh pada kewajiban pembayaran yang tercantum dalam SPH akan memperkuat citra keuangan mereka di mata lembaga keuangan dan entitas lainnya. Jadi, akses untuk mendapatkan kredit di masa depan jadi lebih mudah dan menguntungkan.
Jenis-jenis Surat Perjanjian Hutang
Sebelum mengajukan pinjaman dan memberi pinjaman, ada bentuk surat perjanjian utang yang perlu dipahami, yaitu SPH dengan jaminan khusus dan jaminan umum. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Apa saja diferensiasi tersebut?
1. Surat Perjanjian Hutang dengan Jaminan
SPH dengan jaminan merupakan surat yang didalamnya memuat harta benda sebagai jaminan kredit bila sewaktu-waktu peminjam tak mampu melunasi utang tepat waktu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terdapat empat tipe jaminan khusus, yaitu:
- Gadai
- Fidusia
- Hak tanggungan
- Hipotek kapal
Berdasarkan keempat tipe tersebut, Anda bebas memilih jenisnya tergantung dengan benda yang dijadikan jaminan, misalnya seperti benda bergerak dan jaminan berada di tangan kreditur, berarti Anda dapat memilih gadai. Berbeda ketika Anda memilih tanah sebagai jaminan, maka jenis yang dipilih adalah hak tanggungan. Jika utang telah jatuh tempo dan belum ada pelunasan, maka pemberi pinjaman berhak untuk segera melakukan penyitaan aset.
2. Surat Perjanjian Hutang dengan Jaminan Umum
Bersandar pada Pasal 1131 KUHPer, semua harta benda, baik yang bergerak maupun tidak, akan dijadikan jaminan atas perjanjian utang. Memang tak disebutkan secara khusus, namun hal ini secara otomatis terjadi. Namun, SPH ini mengandung catatan bahwa kreditur tak berhak untuk segera mengeksekusi jaminan umum ketika peminjam tidak bisa melunasi utangnya.
Apa Saja Poin-poin Penyusun Surat Perjanjian Hutang?
Apakah Anda telah siap mengajukan pinjaman? Jika iya, siapkanlah SPH yang Anda pilih dan bubuhkan tanda tangan dengan memerhatikan komponen penyusunannya, yaitu:
1. Tujuan
Pengajuan pinjaman dari individu atau perusahaan tak main-main sifatnya. Kreditur harus mengetahui secara jelas untuk apa dana akan diinvestasikan. Misalnya guna membangun cabang baru atau pembelian alat dan teknologi yang akan menunjang operasional. Dengan begitu, tak ada cerita bahwa dana pinjaman diselewengkan untuk hal lain.
2. Syarat Pendahuluan
Bagi Anda yang akan meminjam dana dengan nominal cukup besar, kreditur akan menyertakan syarat pendahuluan yang wajib terpenuhi sebelum uang pinjaman dikirimkan. Sebagai contoh, perusahaan harus memiliki izin menjalankan bisnisnya.
3. Besaran Pinjaman dan Deadline
Poin ini merinci nominal kredit yang sesuai persetujuan dan kapan peminjam harus mengembalikan dana tersebut. Sebagai peminjam, Anda mungkin akan diberikan pilihan apakah akan melunasi secara bertahap atau seluruhnya.
4. Bunga
Setiap pinjaman mengandung bunga yang turut dibayarkan nantinya. Besarannya dapat disesuaikan tergantung hasil negosiasi antar kedua belah pihak.
5. Denda
Terdapat risiko yang harus dipersiapkan ketika mengajukan pinjaman, contohnya seperti keterlambatan pembayaran. Jika hal tersebut terjadi, maka pemberi pinjaman akan rugi. Untuk meminimalisir hal tersebut, lahirlah jaminan yang akan diberikan apabila peminjam tak sanggup membayar utang. Ketentuan ini perlu diatur agar debitur bertanggung jawab dengan kewajibannya.
6. Penyelesaian Perselisihan
Poin penyelesaian perselisihan berfungsi sebagai pelindung untuk menghindari timbulnya perselisihan. Ketentuan ini harus dimuat apabila debitur dan kreditur saling berbenturan, sehingga terjadi penyelesaian masalah yang bijak dan saling menguntungkan.
Baca Juga: Bingung Cari Modal Usaha? Ini 8 Inspirasinya!
Dalam dunia hukum dan keuangan, sebuah surat perjanjian hutang adalah dokumen resmi yang menetapkan persyaratan, ketentuan, serta kewajiban finansial yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat. Baik itu dalam skala pribadi atau korporat, kesepakatan semacam ini memegang peranan penting dalam memastikan bahwa transaksi keuangan berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Kesimpulan:
Pengelolaan keuangan yang baik, termasuk melalui surat perjanjian hutang, menjadi fondasi penting bagi kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis. Untuk memastikan semua aspek bisnis Anda berjalan lebih efisien dan terintegrasi, iSeller siap menjadi solusi andalan Anda.
Sebagai kasir digital yang menyediakan AI, iSeller tidak hanya membantu dalam manajemen operasional, tetapi juga dalam memberikan rekomendasi dan saran yang mendukung kebutuhan finansial bisnis Anda. Dengan iSeller, Anda dapat menjalankan usaha dengan lebih efisien, transparan, dan terorganisir. Mulailah perjalanan bisnis Anda bersama iSeller dan COBA GRATIS sekarang!